Manajemen Keuangan Masalah Utama Birokrasi

Pengertian Birokrasi

Birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Jadi pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi (Ernawan, 1988).

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar

Birokrasi merupakan keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik. Birokrasi juga bisa diartikan sebagai setiap organisasi berskala besar. Ini merupakan definisi birokrasi yang bebas dari value (nilai), yakni birokrasi tidak dilihat dari penilaian baik atau buruk.

Menurut Peter M. Blau birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis”.

Hegel berpendapat birokrasi adalah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general (umum). Sementara itu teman seperjuangannya Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

Apa yang terbayang dalam pikiran anda ketika mendengar kata birokrasi? Proses pelayanan publik yang lamban, berbelit-belit, berputar-putar serta tidak jelas alur kerjanya ? Merasa di pingpong kesana kemari tanpa kepastian yang jelas ? Bayangkan ketika anda sudah datang pagi-pagi sebelum jam kantor pelayanan publik buka, kemudian anda menunggu sudah satu jam lebih dari jam masuk namun masih belum ada pegawai yang datang melayani anda ? Marah, dongkol itu yang anda rasakan tapi kemarahan itu semakin menjadi-jadi karena anda tidak bisa berbuat apa-apa. Wikipedia Bahasa Indonesia mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando berbentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Masih dari laman Wikipedia Bahasa Indonesia yang sama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan birokrasi sebagai:

1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh makan pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan

2.   Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.

Manajemen Keuangan Masalah Utama Birokrasi

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini organisasi adalah struktur pemerintahan di Jabodetabek.

Dalam manajemen keuangan tidaklah lepas dari masalah korupsi. Mungkin karena korupsi sudah menjadi tradisi dalam pengelolaan keuangan bagi unsur-unsur pemerintahan seperti di Jabodetabek ini.

Meski reformasi birokrasi sudah berjalan, namun pelayanan birokrasi khususnya di bidang keuangan masih belum optimal. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya pelayanan, di antaranya aparat birokrasi yang kurang profesional dan lambatnya pelayanan dalam mengikuti perkembangan jaman, contohnya dalam hal penggunaan teknologi.

Pegawai pemerintahan perlu meningkatkan efisiensi kerja. Dan pemerintah dituntut memperkokoh kelembagaan. Upaya memperkokoh kelembagaan dapat dilakukan dengan berbagai langkah, di antaranya dengan meningkatkan koordinasi antar individu, meningkatkan kapasitas internal, dan mengubah pola pikir individu juga organisasi. Transformasi kelembagaan secara sungguh-sungguh diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

Selain itu, pelayanan publik dinilai dalam sistem pengelolaan negara harus bersih dari praktek-praktek kecurangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Contohnya tentang pengurusan KTP atau kartu kuning yang masih diwarnai pungutan.Padahal di dalam aturan, tidak dibebankan biaya apapun. Demikian juga pengurusan SIM yang tanpa pelicin bisa berminggu-minggu lamanya. Hal ini dapat kita jumpai dalam pemerintahan di Jabodetabek, walaupun daerah lain tidak tertutup kemungkinan juga melakukannya.

Geoge  Junus  Aditjondro telah melontarkan ide tetang model korupsi tiga lapis, yang marak terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Korupsi lapis pertama, dimana permintaan untuk diberi balas jasa berasal

dari para birokrat atau pejabat pelayanan publik, yang diajukan kepada

masyarakat.

2. Korupsi lapis kedua, dimana lahir jejaring korupsi antara birokrat, politisi,

aparat penegak hukum, dan perusahaan yang memperoleh perlakuan

istimmewa.

3. Korupsi lapis ketiga, yakni korupsi yang melibatkan organ-organ

internasional, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga donor yang

memberikan bantuan untuk program anti korupsi.